TAPANULI UTARA,SUMUT, menaramercusuar.com – Banyak warga Kabupaten TAPU yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten TAPUT protes dan mengadu. Pasalnya mereka merasa layak menerima bantuan PKH tetapi tidak mendapatkannya.
Bahkan banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat dibeberapa kecamatan mengeluhkan bantuan program ini yang tidak tepat sasaran. Mereka menyorot kinerja Dinas Sosial TARUTUNG dan Tenaga Pendamping PKH.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Siborongborong dan kecamatan sipahokon dua orang janda yg memasuki usia Lansia menangis karena tak memperoleh bantuan dari pemerintah ini.Keduanya yang tergolong tidak mampu Ibu Br hombing dan boru marbun meminta tolong untuk dimasukkan kedalam peserta penerima PKH tersebut.
“Kami minta tolong, bagaimana caranya kami ini bisa mendapatkan bantuan PKH, katanya bantuan pemerintah tersebut dikhususkan untuk kami yang miskin ini, tapi kenapa dari dulu kami tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut,” ungkap nenek itu sambil menangis tersedu.
“Tolong kami pak, bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan bantuan PKH ini,” tambahnya.
Penelusuran awak media menaramercusuar.com, tidak hanya di Desa Bahal batu1 kecamatan Siborongborong hal serupa juga terjadi di Kecamatan Sipaholon,diDesa hutaraja hasudutan,kecamatan ini banyak warga yang seharusnya menerima bantuan PKH tapi tak mendapatkannya. “Pendataan tidak akurat, tenaga pendamping juga kinerjanya dipertanyakan,harus lebih akurat dan aktif dilapangan, kita lihat didesa tersebut banyak lansia yang tidak dapat bantuan PKH, perlu di evaluasi lagi penerima PKH,” ungkap Pasaribu salah seorang warga di Kecamatan Siborong-borong.
Salah seorang warga TAPUT lainnya mengatakan seharunya seperti mereka inilah sebenarnya yang patut dibantu oleh pemerintah, di usia mereka yang lansia ini, tidak punya penghasilan apa- apa lagi.
Dimohon kepada Pemerintah Kabupaten TAPANULI UTARA Bapak DRS. NIKSON Nababan.Msi CQ Dinas Sosial Kabupaten TAPUT agar dapat Mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dan menghimbau petugas dinas sosial agar dapat turun kelapangan langsung,mendata ulang yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah, apa lagi terkait masalah penerima PKH, tolong lihat dengan teliti siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk menerimanya,” tegas warga lainnya.seperti awak media menaramercusuar. Com .temukan msh ada masyarakat yg rumahnya diberi Label Mendapat program PKH tapi hanya sesaat dapat dan mulai bln 9 diduga pemutusan sepihak oleh pendamping PKH hingga saat ini,ibu Binari br hombing merasa dirugikan dan pencitraan bagi saya,ungkapnya sedih.
Dinas Sosial Taput dikonfirmasi mengatakan terkait bantuan PKH bukan wewenang Dinsos Taput.“Soal PKH bukan kami lagi yang menanganinya. Langsung dari pemerintah pusat,”sebut Pak kadis yg baru menjabat aekitar 3 bulan.
(E. Hutapea)
