Tubaba, Menaramercusuar.com – Kepala Tiyuh Sarno. sebelumnya terkait dugaan adanya permainan yang dilakukan Kepala Tiyuh Sarno dalam pengelolaan BUMT di Tiyuh Mercubuana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menimbulkan carut marutnya pengelolaan administrasi, keuangan sampai di kepengurusannya, Minggu (06/6/2020).
Menurut salah satu tokoh masyarakat MJ, menjelaskan selain pengelolaan BUMT yang tidak transparan dan tidak jelas dalam realisasi kegiatan pembangunan Dana Desa kurang maksimal semua pembangunan terkesan asal jadi.
“Bukan hanya BUMT yang tidak jelas dan tidak transparan ditiyuh ini pak, bagaimana keuangan dan administrasinya. Coba bapak lihat pembangunan-pembangunan dari Dana Desa, seperti pembangunan bronjong/talut yang dulu sempat amblas, pembangunan lapangan olah raga (Bola Voli dan Futsal) yang menelan anggaran begitu besar tapi hasil tidak maksimal belum lagi yang lainnya,” ujar MD.
Baca Juga : Ketua PCNU Tubaba Targetkan 4 ribu Warga NU Ikuti PKPNU
Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMT), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri .
Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana Desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 korupsi dana Desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai dengan tahun 2020 total menjadi 140 kasus.
“Adanya korupsi dana desa tersebut, berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di Desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pencegahan korupsi Dana Desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa/ditiyuh. Peran serta pihak pemerintah dan pihak penegak hukum disini sangat dibutuhkan, memonitoring, mengawasi dalam realisasi kegiatan Dana Desa,” tambahnya. (Adri leo)
