menaramercusuar.com
Pesawaran
Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, beserta komisioner lainnya memberikan tanggapan terhadap kritik mengenai proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga banyak titipan. Kritik ini menyebutkan bahwa KPU Pesawaran gagal menjalankan tugas dengan jujur dan bersih. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tim wartawan dan LSM, Yatin menegaskan bahwa rekrutmen telah dilakukan sesuai prosedur tanpa keterlibatan partai politik.
Yatin menjelaskan, “Kami sudah melakukan proses rekrutmen dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada calon yang terlibat dalam partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir.” Ia menambahkan bahwa seluruh calon diwajibkan menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik. Meskipun demikian, Yatin mengakui adanya kemungkinan kesalahan administratif yang bisa saja tidak diketahui oleh pihak KPU. “Kami melakukan verifikasi dengan ketat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan yang tidak kami ketahui,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yatin menyatakan siap mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran. “Jika terbukti, kami akan mengambil tindakan tegas. Saya mengakui banyak sekali telepon dan WhatsApp kepada saya untuk nitip supaya diloloskan dalam penjaringan, dan kami mohon maaf atas permasalahan ini,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa calon yang terbukti terlibat akan diberi sanksi atau pemberhentian.
Kabid SDM KPU Pesawaran, Murni Indah Permatasari, menjelaskan bahwa mekanisme seleksi administrasi dilakukan melalui sistem mampu mendeteksi keterlibatan calon dalam partai politik. “Jika data menunjukkan keterlibatan calon dalam partai politik, maka otomatis calon tersebut akan ditolak,” ungkap Indah. Setelah lolos seleksi administrasi, calon kemudian mengikuti tes tertulis yang dikoreksi oleh pihak ketiga untuk menjaga objektivitas.
Meski demikian, kritik terhadap KPU Pesawaran tetap berlanjut. Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Pesawaran, Sofiawan, menilai ada beberapa calon legislatif yang lolos dalam pendaftaran PPS. “Kami ingin konfirmasi langsung dari KPU terkait isu ini, karena ada laporan masyarakat yang menyebutkan beberapa calon legislatif terdaftar sebagai anggota PPS,” kata Sofiawan.
Menanggapi kritik ini, Yatin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut. “Kami akan mengecek kembali semua data dan melakukan klarifikasi jika ditemukan pelanggaran. KPU Pesawaran berkomitmen untuk transparan dan akuntabel,” ujarnya. Yatin juga merespon keras pemberitaan yang menilai dirinya gagal membawa KPU menjadi lembaga yang jujur dan bersih. “Saya tidak terima nama saya ditulis dalam berita. Jika tidak dihapus, saya akan melaporkan kalian,” ucap Yatin dengan nada keras dalam percakapan WhatsApp dengan wartawan.
Ancaman yang diterima wartawan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Meski dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan sering kali harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga kebebasan pers dan memastikan agar pers dapat berfungsi optimal dalam membangun masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
Ketua FPII, Sofiawan, berharap agar pertemuan dan klarifikasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KPU Kabupaten Pesawaran dalam menyelesaikan masalah operasional PPK dan PPS. “Kami ingin mendapatkan informasi langsung dari KPU Pesawaran terkait operasional PPK dan PPS pasca pemilu,” ujar Sofiawan. Ia juga ingin mengkonfirmasi beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan.
Menanggapi permintaan tersebut, Murni Indah Permatasari menyatakan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan FPII dan PPWI untuk memastikan koordinasi berjalan lancar. “Kami mohon maaf atas kesulitan yang dialami oleh FPII dan PPWI. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan langsung di kantor KPU Kabupaten Pesawaran,” jelasnya.
Dengan demikian, diharapkan koordinasi antara KPU Pesawaran dan berbagai pihak terkait dapat berjalan dengan baik demi terciptanya pemilu yang jujur dan transparan di masa mendatang. Komitmen KPU Pesawaran untuk transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menjawab semua kritik dan memastikan proses pemilu yang lebih baik di masa depan.
(Tim PPWI Pesawaran)
