Menaramercusuar.com Mesuji
Bertempat di gedung utama sidang DPRD kabupaten Mesuji Rabu ( 31/8/2022) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD kabupaten Mesuji tahun Anggaran 2023 secara resmi di gelar.
Pimpinan Rapat wakil ketua Yuliani Rahmi Safitri ST dihadiri oleh anggota Dewan sebanyak 19 orang.
Terdiri dari : Fraksi Nasdem : 4 orang.
Fraksi PKB : 2 orang.
Fraksi PDI Perjuangan : 3 orang.
Fraksi GERINDRA : 2 orang.
Fraksi PAN : 3 orang.
Fraksi Golkar : 3 orang.
Fraksi Mesuji Bersatu : 2 orang.
Turut hadir dalam persidangan adalah DANDIM 0426Tulang Bawang,KAPOLRES MESUJI , PLH Kajari Mesuji, Ketua Pengadila Mesuji , Kepala Kantor Kementrian Agama,Sekreteris Daerah Mesuji Syamsudin S.sos. MM ,Para Staf Ahli ,Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Mesuji.
Para Camat se kabupaten Mesuji .
Demikianlah jawaban Pemerintah Daerah Mesuji terhadap Pandangan Fraksi fraksi yang ada :
– Pandangan Fraksi Nasdem.
Defisit 45,5 M agar balance / seimbang pendapatan daerah dengan belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomer 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 huruf ( a) agar PAD kabupaten di Mesuji ditingkatkan melalui Pengelolaan Wisata Taman Kehati, Bendungan Albaret Simpang Pematang oleh Dinas terkait.
Dalam bidang keagamaan diusulkan untuk pemberian bantuan sosial tenaga non formal dalam pendidikan Agama untuk guru Ngaji, guru Injil, guru Pasraman dan guru Tripitaka sesuai data yang ada
Di bidang infrastruktur diusulkan pembuatan jalan dan jembatan di kecamatan Rawa Jitu Utara dan kecamatan Mesuji Timur agar terhubung aksesbilitas antar kecamatan.
Terkait atlet daerah Mesuji mempersiapkan 80 Atlet untuk persiapan PORPOV dan penghargaan untuk 30 Atlet berprestasi nantinya.
Pandangan Fraksi PKB .
– Mengenai PAD Mesuji akan terus ditingkatkan melalui berbagai sektor yang ada secara intensifikasi dan ekstensifikasi demi kemajuan Mesuji .
Dalam penyusunan Anggaran tetap memperhatikan keterkaitan antara Pendanaan dan keluaran maupun hasil yang diharapkan sesuai Pedoman RPD kabupaten Mesuji agar ada Check dan Balance dalam tata kelola pemerintahan.
Masyarakat juga disadarkan akan pentingnya membayar Pajak demi lancarnya pembangunan yang ada di kabupaten Mesuji.
Pandangan Fraksi PDI PERJUANGAN.
– Pemerintah kabupaten Mesuji menghitung betul berdasarkan asumsi selama 5 tahun terakhir dan realisasinya situasi perekonomian di masyarakat supaya proyeksi pendapatan dapat terukur berdasarkan kepastian.
Efisiensi Realisasi belanja APBD tahun 2023 dengan mempedomani standart satuan harga di Mesuji.
Terkait Rasio Belanja Pegawai kabupaten Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Ta 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yaitu kurang dari 30% dari Total Belanja APBD Ta 2023.
Bersama dengan stakeholder terus memacu peningkatan PAD maupun mensinkrokan kegiatan dengan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lampung.
Pandangan Fraksi GERINDRA.
– Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi akan melakukan koordinasi yang Intensif dengan DPRD berkaitan dengan Pajak dan Retribusi daerah.
Agar sumber sumber PAD Mesuji dapat tergali ditingkatkan dari eksentifikasi dan intensifikasi .
Turut menyadarkan masyarakat wajib pajak mulai dari Rumah Makan ,Hotel ,Sarang burung walet dengan bekerja sama para Akademisi supaya akses hal perpajakan dapat sampai kepada masyarakat.
Pandangan Fraksi Golkar.
– Dinas Sosial aebagai stakeholder terkait pemutakhiran DTKS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pemenuhan kepersertaan pekerja penerima upah melalui swasta.
Pemantauan dan Evaluasi DBH ,CHT telah diatur secara Eksplisit di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomer 215 tahun 2021 yang digunakan untuk budidaya tanaman tembakau.
Terkait dengan Alokasi Dana Desa
